Fatwa MUI Informasi

Fatwa MUI Tentang Hukum Alkohol

Alkohol banyak digunakan sebagai bahan baku, bahan tambahan ataupun bahan penolong dalam pembuatan makanan, minuman,obat-obatan dan kosmetik serta kepentingan lainnya.

Komisi Fatwa MUI mengeluarkan fatwa tentang alkohol sebagai upaya memberikan kepastian hukum bagi para produsen dan konsumen dalam memanfaatkan dan menkonsumsi produk yang menggunakan bahan atau perantara dari alkohol.

Firman Allah SWT :

 

 

 

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Al-Ma’idah [5]: 90)

 

 

 

 

 

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “Yang lebih dari keperluan”. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir,” (QS. Al-Baqarah [2] :219)

Sehingga Fatwa MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor : 11 Tahun 2009 menetapkan FATWA TENTANG ALKOHOL dengan isi fatwa sebagai berikut :

Ketentuan Umum :

  1. Khamar adalah setiap minuman yang memabukkan, baik dari anggur atau yang lainnya, baik dimasak ataupun tidak.
  2. Alkohol adalah istilah yang umum untuk senyawa organik apapun yang memiliki gugus fungsional yang disebut gugus hidroksil (-OH) yang terikat pada atom karbon. Rumus umum senyawa alkohol tersebut adalah R-OH atau Ar-OH dimana R adalah gugus alkil dan Ar adalah gugus aril.
  3. Minuman beralkohol adalah :
    1. Minuman yang mengandung etanol dan senyawa lain diantaranya metanol, asetaldehida, dan etilasetat yang dibuat secara fermentasi dengan rekayasa dari berbagai jenis bahan baku nabati yang menandung karbohidrat; atau
    2. minuman yang mengandung etanol dan/atau metanol yang ditambahkan dengan sengaja.

Ketentuan Hukum

  1. Meminum minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum hukumnya haram.
  2. Khamar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum adalah najis.
  3. Alkohol sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum yang berasal dari khamr adalah najis sedangkan alkohol yang tidak berasal dari khamr adalah tidak najis.
  4. Minuman beralkohol adalah najis jika alkohol/etanolnya berasal dari khamr, dan minuman beralkohol adalah tidak najis jika alkohol/etanolnya berasal bukan dari khamr.
  5. penggunaan alkohol/etanol hasil industri khamr untuk produk makanan, minuman, kosmetika, dan obat-obatan, hukumnya haram.
  6. Penggunaan alkohol/atanol hasil industri non khamr (baik merupakan hasil sintesis kimiawi [dari petrokimia] ataupun hasil industri fermentasi non khamr) untuk proses produksi produk makanan, minuman, kosmetika, dan obat-obatan, hukumnya: mubah, apabila secara medis tidak membahayakan.
  7. Penggunaan alkohol/etanol hasil industri non khamr (baik merupakan hasil sintesis kimiawi [dari petrokimia] ataupun hasil industri fermentasi non khamr) untuk proses produksi produk makanan, minuman, kosmetika, dan obat-obatan, hukumnya: haram. apabila secara medis membahayakan.

Rekomendasi

  1. Pemerintah agar melarang peredaran minuman beralkohol di tengah masyarakat dengan tidak memberikan izin pendirian pabrik yang memproduksi minuman tersebut, dan tidak memberikan izin untuk memperdagangkannya, serta menindak secara tegas pihak yang melanggar aturan tersebut.
  2. Para cendekiawan agar mengembangkan ilmu dan teknologi sehingga penggunaan alkohol sebagai pelarut obat dalam dan luar, escense, pewarna dan kosmetika dapat digantikan dengan bahan alternatif lain.
  3. Semua pihal agar bekerjasama meningkatkan usaha membebaskan masyarakat terutama kaum remaja, dari pengaruh minuman beralkohol.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *