Artikel

Indonesia Wajib Produk Halal 2019 #OPINI

Oleh: Sunarji Harahap, M.M.

Pemerintah baru akan memberlakukan Undang-Undang No. 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal secara efektif pada 2019, karena harus melakukan sosialisasi selama lima tahun.

Koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait pemberlakuan UU Jaminan Produk Halal. UU ini masih dalam tahap sosialisasi, dan kami akan terus melakukan koordinasi dengan instansi terkait. Dengan begitu, pada 2019 UU ini sudah dapat langsung berlaku efektif.

Tentunya para pelaku usaha dan masyarakat untuk menjadi target dari sosialisasi UU Jaminan Produk Halal. Melalui aturan ini diharapkan nantinya produk yang beredar di tengah masyarakat sudah sepenuhnya halal.

UU ini nantinya tidak hanya mengatur tentang makanan halal, tetapi juga produk seperti gelas, pakaian, perhiasan, kosmetik, vaksin, produk kimia, biologi, dan rekayasa genetik yang digunakan masyarakat.

Untuk mengawal pelaksanaan UU Jaminan Produk Halal, pemerintah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang memiliki otoritas mengeluarkan sertifikasi halal berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Sertifikat Halal adalah suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk. Sertifikat Halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman LABEL HALAL pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang.

Pengadaan Sertifikasi Halal pada produk pangan, obat-obat, kosmetika dan produk lainnya sebenarnya bertujuan untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk, sehingga dapat menentramkan batin konsumen muslim.

Berdasarkan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Makanan Majelis Ulama Indonesia ( LPPOM MUI) Syarat kehalalan sebuah produk tersebut meliputi:

  1. Tidak mengandung DNA babi dan bahan-bahan yang berasal tradisional dari babi
  2. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti; bahan yang berasal dari organ tubuh manusia, darah, dan kotoran-kotoran.
  3. Semua bahan yang berasal dari hewan yang disembelih dengan syariat islam.
  4. Semua tempat penyimpanan tempat penjualan pengolahan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk daging babi; jika pernah digunakan untuk daging babi atau barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syariat.

Keberadaan logo berbahasa Arab dalam lingkaran kecil berwarna hijau pada produk Indonesia amatlah penting. Halal tidak halal menjadi pertimbangan utama konsumen di negara dengan penganut Muslim terbesar ini. Jika menengok data Badan Pusat Statistik (BPS, 2010), pemeluk Islam di Indonesia mencapai 207 juta jiwa alias 87 persen dari keseluruhan jumlah warga negara yang ada.

Produk halal juga menjadi perhatian baru bagi masyarakat dunia. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) RI mencatat, permintaan produk halal dunia mengalami pertumbuhan sebesar 6,9 persen.  Hitungan itu, diperkirakan terus bertambah sejak 2013 dengan total nilai USD1,1 triliun menjadi USD1,6 triliun pada 2018.

Membaca kedua peluang itu, maka diterbitkanlah Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). UU yang disahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 17 Oktober 2014 itu mengamanatkan pembentukan Badan Pelaksana Jaminan Produk Halal (BPJPH), selambatnya tiga tahun setelah pengesahan, yakni 17 Oktober 2017.

Lalu, apa kabar regulasi yang seolah kini bergeming itu?

Kehadiran UU JPH sempat menumbuhkan kekhawatiran bagi Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sebab, sudah berpuluh tahun urusan cap halal berada di tangan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang didirikan pada 26 Juli 1975 itu.

BPJPH yang notabene perwujudan dari UU tersebut dikhawatirkan akan menggeser peran aktif MUI.

Melalui Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) yang bernaung di dalamnya, setidaknya MUI telah mengeluarkan sertifikat halal sebanyak 35.962 lembar untuk 309.115 produk milik 33.905 perusahaan.

Jumlah itu pun hanya menghitung proses sertifikasi halal sepanjang 2010 hingga 2015. Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) RI tak tinggal diam. Baru-baru ini diterbitkan PMA. Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) RI tak tinggal diam.

Baru-baru ini diterbitkan PMA No 42 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja yang mengatur pembentukan BPJPH. Aturan itu menyatakan bantahan kabar tercerabutnya peran MUI sebagai penentu sertifikasi halal produk di Indonesia.

Titik fokus UU JPH menyasar pada target kepemilikan sertifikat halal bagi seluruh produk yang beredar di Indonesia pada 2019. UU JPH tidak hanya menjadi perhatian industri dalam negeri, tetapi juga secara internasional. MUI tetap memainkan peran sentralnya.

UU JPH hanya membenahi prosedural perolehan label halal melalui pemeriksaan data usulan yang langsung digawangi pemerintah, yakni melalui BPJPH.

Jika usulan dianggap tidak layak atau pun lengkap, maka akan dikembalikan. Sementara jika dinilai memenuhi syarat ketentuan, maka usulan itu akan diteruskan kepada Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

Fatwa halal tetap dari MUI, pemerintah hanya memfasilitasi pendaftaran dan mengeluarkan sertifikat.

Lahirnya BPJPH ini merupakan amanah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. BPJPH menjadi bagian dari struktur Kementerian Agama sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Agama No 42 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja (Ortaker) Kementerian Agama.

Badan ini memiliki tugas mengeluarkan sertifikasi halal dan pengawasan produk halal. Tak bisa dinafikan, sejak UU itu masih berupa RUU Jaminan Produk Halal, terus bermunculan pro kontra seputar siapa yang berhak mengeluarkan sertifikasi halal, MUI atau pemerintah RUU itu dinilai telah mengambil kewenangan MUI yang sudah dilakukannya selama 28 tahun ini.

Berdasarkan Pasal 6 UU JPH, BPJPH berwenang diantaranya menerbitkan dan mencabut sertifikasi halal dan label halal suatu produk; melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri; Melakukan akreditasi terhadap Lembaga Pemeriksa Halal (LPH); Melakukan registrasi auditor halal; melakukan pengawasan terhadap JPH; dan melakukan pembinaan Auditor Halal.

Selanjutnya, Pasal 7 (c) mengatur soal kerjasama BPJPH dengan MUI, yang kemudian dijelaskan pada Pasal 10 bahwa kerjasama dengan MUI dilakukan dalam bentuk sertifikasi auditor halal, penetapan kehalalan produk dan akreditasi LPH. Pasal 33 UU JPH secara eksplisit menerangkan peran MUI dalam JPH ini.

UU menyebutkan bahwa penetapan kehalalan produk dilakukan oleh MUI, melalui sidang fatwa halal. Keputusan penetapan halal produk nantinya disampaikan kepada BPJPH sebagai dasar penerbitan sertifikat halal. Sebelum BPJPH mengeluarkan sertifikat halal, harus ada fatwa halal dari MUI.

Dengan demikian, Lukman menegaskan kewenangan MUI tetap penting dan strategis, yaitu menetapkan fatwa suatu produk, yang kemudian disampaikan ke BPJPH untuk diterbitkan sertifikat halal.

Sedangkan, BPJPH hanya mengurusi administrasi di luar fatwa halal yang menjadi kompetensi MUI.

Adanya BPJPH ini segala pengurusan proses penyelenggaraan jaminan produk halal akan menjadi lebih baik. Sebab, segala prosesnya sudah diatur dalam UU dan mengikat bagi setiap warga negara, maupun pelaku usaha yang produknya beredar di Indonesia.

Di dalam UU itu wajib mandatori dan didukung oleh pemerintah dengan keterlibatan Kemenag dan lembaga-lembaga terkait lainnya dari pemerintah. Selama 28 tahun menyelenggarakan jaminan produk halal, MUI melakukannya dalam bentuk sukarela.

Artinya tidak kewajiban bagi pelaku usaha untuk mendaftarkan produknya dalam bentuk sertifikasi halal.

Maka, dengan adanya BPJPH, penerbitan sertifikasi, pengawasan dan penegakan hukum akan menjadi kewenangan BPJPH. Sementara MUI berperan memberikan fatwa produk halal dan MUI akan melaksanakan tugas itu dan mendukung kepengurusan yang sekarang di tangan BPJPH.

Makanan halal, wisata halal, hingga industri busana Muslim. Bagi penduduk Indonesia yang sebagian besar Muslim, kehadiran beragam produk halal boleh dibilang sudah menjadi kebutuhan.

Dengan menggunakan berbagai produk halal dan sesuai syariah, kita bisa jadi akan merasa lebih nyaman.

Sayangnya, populasi besar Muslim di Indonesia rupanya belum sejalan dengan pengembangan industri halal di Tanah Air. Indonesia masih harus mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain yang mengembangkan industri halal seperti;

Thailand yang hanya memiliki penduduk Muslim lima persen memiliki visi menjadi wisata kuliner halal dunia, Thailand dengan produksi makanan bersertifikasi halal, Australia mengekspor daging halal, China yang mengekspor busana muslim ke Timur Tengah, serta Korea dan Jepang yang banyak memproduksi kosmetik halal.

Di Belanda misalnya, telah berdiri pelabuhan halal di Kota Roterdam. Singapura bahkan sudah mendeklarasikan diri sebagai Global Halal Hub atau pusat internasional untuk halal, hanya dengan modal menjadi tetangga Indonesia.

Korea memiliki visi pariwisata halal (halal tourism). Jepang juga telah menjadikan industri halal sebagai bisnis. Sedangkan Malaysia telah memiliki pusat sertifikasi halal sejak 2006 pasar halal terbesar di dunia.

Pasar bisnis halal di Indonesia mendekati Rp 3.000 triliun pada 2015, belum termasuk busana halal dan pariwisata halal. Tapi siapa pemainnya, bukan negara Muslim tapi negara non-Muslim.

Indonesia jangan hanya menjadi pasar, peluang kita sangat besar. Kebutuhan masyarakat harus halal, makanan halal, pakaian, juga wisata halal, dll sudah harus mulai dikembangkan menjadi suatu kewajiban khususnya warga muslim.

Ada sepuluh sektor yang ada di Indonesia harus didorong dan dirangsang untuk mengembangkan industri halal. Kesepuluh sektor halal itu yaitu makanan, pariwisata, fashion, kosmetik, pendidikan, finansial, farmasi, media dan rekreasional, layanan kesehatan dan kebugaran serta seni dan budaya.

Jadi halal itu bukan hanya mengenai fatwa tertentu tapi merupakan bagian daripada kegiatan aktivitas bisnis usaha, jika kesepuluh usaha tersebut diberdayakan maka Indonesia akan menjadi negara paling maju, khususnya terkait industri halal.

Karena Indonesia sebagai negara yang memiliki penduduk muslim terbesar di dunia, yaitu sekitar 204 juta. Sejumlah negara yang berpenduduk mayoritas non Muslim saja kini tengah mengencarkan industri halal.

Indonesia juga harus masuk dalam jaringan global tersebut. Semoga Indonesia tercinta ini mampu memainkan peran memerankan diri sebagai player dan sebagai big market halal.

Indonesia sangat punya potensi pasar yang besar, banyak sektor potensial untuk dikembangkan menjadi industri halal di Indonesia, jika dikelola dengan baik, semestinya potensi tersebut dapat menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal global.

Oleh sebab itu, CORE Indonesia mencatat beberapa hal yang perlu diperhatikan pemerintah untuk mengembangkan ekosistem bisnis Indonesia.

Pertama, Pemerintah perlu meningkatkan kapasitas lembaga sertifikasi halal. Hendri menuturkan, saat ini jumlah perusahaan yang belum memiliki sertifikasi halal masih cukup besar. Berdasarkan data Kementerian Agama, dari tahun 2011-2014, produk yang bersertifikasi halal diperkirakan hanya 26 persen dari produk yang teregistrasi di BPOM.

Oleh sebab itu, ia menilai lembaga sertifikasi halal nantinya harus mampu melakukan proses sertifikasi secara cepat dan transparan. Jika perlu, lembaga sertifikasi tersebut dapat menggandeng Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (BPOM) yang memiliki SDM dan infrastruktur yang cukup baik dan tersebar di seluruh provinsi. Proses yang dapat dibuat satu atap akan membuat pengurusan sertifikat halal menjadi lebih efisien

Kedua, pemerintah perlu mendesain agar regulasi sertifikasi halal tidak menghambat kemajuan pelaku ekonomi khususnya pelaku UMKM. Oleh sebab itu perlu ada keberpihakan pemerintah agar kebijakan ini tidak memberatkan mereka. Salah satunya adalah memberikan subsidi pengurusan sertifikat halal kepada UMKM.

Selain itu, biaya sertifikasi halal juga harus dibuat lebih transparan. Standar biaya JAKIM di Malaysia bisa menjadi contoh bagaimana lembaga itu menetapkan biaya sertifikasi secara berbeda berdasarkan skala usaha.

Pada kategori usaha produksi, logistik dan manufaktur, misalnya, usaha mikro dikenakan Biaya hanya RM100 atau sekitar Rp 300 ribu. Sedangkan untuk industri kecil biayanya mencapai 400 ringgit atau sekitar Rp 1,2 juta. Adapun industri menengah dan multinasional masing-masing sebesar 700 ringgit dan 100 ringgit Malaysia atau sekitar Rp 2,1 juta dan Rp 3 juta.

Ketiga, Pemerintah harus mendukung pertumbuhan industri halal domestik, diantaranya dengan mengembangkan ekosistem industri halal. Pada industri farmasi misalnya, pemerintah perlu memfasilitasi riset dan pengembangan bahan baku halal untuk obat dan kosmetik dan lebih dari 90 persen bahan baku obat masih diimpor. Selain itu, banyak dari bahan baku obat yang masih mengandalkan produk non halal seperti gelatin dan vaksin.

Untuk industri fashion, pemerintah perlu mendorong industri ini dengan menciptakan ekosistem yang mampu meningkatkan kualitas produksi, mendorong pengembangan pusat riset, pusat produksi, dan pusat belanja serta menggelar pameran secara rutin yang berskala internasional. [**]

*) Penulis adalah Dosen Fakultas Ekonomi Bisnis   Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  (UIN-SU)

Sumber: edisimedan.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *